DPRD Lampung Dorong Pemanfaatan Skema Pembiayaan SMV Kemenkeu untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat

Bandar Lampung — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung, Hj. Diah Dharma Yanti, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Diseminasi Instrumen Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan sebagai Opsi Pembiayaan Kreatif Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Lampung di Aula Semergow Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam mendorong sinergi pembiayaan dan kolaborasi pembangunan daerah melalui pemanfaatan berbagai skema pembiayaan yang dimiliki lembaga Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, di antaranya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), serta PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, Manajer Senior Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Novandi Safriansyah, Direktur keuangan umum kepatuhan dan manajemen risiko pada badan pengelola dana perkebunan (BPBD), Zaid Burhan Ibrahim, Kepala Divisi penyaluran pembiayaan II pada pusat investasi pemerintah (PIP), Atik Utami, beserta para jajaran perwakilan OPD se-provinsi Lampung.

Dalam sambutan sekaligus pembuka kegiatan, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Purwadhi Adhiputranto, S.IP., M.P.A., menyampaikan bahwa forum diseminasi strategis tersebut memiliki empat tujuan utama yang ingin dicapai bersama.

“Pertama, meningkatkan pemahaman pemerintah daerah dan stakeholder mengenai tugas, fungsi, serta skema dukungan finansial yang dimiliki oleh SMV Kementerian Keuangan, yakni PIP, BPDP, BPDLH, dan PT SMF,”

Selanjutnya, tujuan kedua adalah mendorong sinergi dan kolaborasi nyata dalam mendukung pembangunan sektor prioritas di Provinsi Lampung, khususnya pada bidang perkebunan, pelestarian lingkungan hidup, penguatan koperasi dan UMKM, pembiayaan perumahan, serta sektor pendidikan.

“Ketiga, mengidentifikasi secara tajam potensi pemanfaatan program fiskal pusat yang dapat diakses langsung oleh pemerintah daerah, koperasi, maupun masyarakat luas yang sesuai dengan karakteristik lokal. Keempat, memperkuat fungsi koordinasi ekosistem Kemenkeu Satu di daerah dengan para pemangku kepentingan di lingkup regional demi menciptakan keselarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Hj. Diah Dharma Yanti, S.H., M.H., menyambut positif berbagai program pembiayaan dan hibah yang disosialisasikan dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, skema pembiayaan yang ditawarkan sangat potensial dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi petani dan pelaku usaha kecil di Provinsi Lampung.

“Program-program yang sedang disosialisasikan ini sangat menarik untuk Provinsi Lampung. Saya berdiskusi langsung dengan direkturnya terkait pembiayaan untuk sektor perkebunan seperti kelapa, kakao, dan sawit. Ternyata terdapat bantuan hibah yang dapat diakses oleh petani, baik kelompok tani maupun non kelompok tani,” ujar Hj. Diah

Beliau menjelaskan, bantuan tersebut bukan berupa pinjaman lunak maupun pinjaman berjangka, melainkan hibah yang dapat dimanfaatkan petani untuk pembelian bibit, pemeliharaan tanaman, hingga kebutuhan pupuk.

“Program ini benar-benar dapat membantu petani yang membutuhkan modal usaha perkebunan. Bantuan hibah ini dapat diberikan kepada petani dengan luas lahan maksimal empat hektare,” jelasnya.

Selain sektor perkebunan, Hj. Diah Dharma Yanti, S.H., M.H., juga menilai peluang pembiayaan pada sektor pariwisata sangat relevan dengan potensi daerah yang dimiliki Provinsi Lampung.

“Lampung memiliki banyak sumber daya pariwisata yang bisa dikembangkan. Ternyata pembiayaan maupun hibah tersebut juga dapat diakses masyarakat yang memiliki lahan. Ini menjadi bentuk sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat, baik petani maupun pelaku UMKM,” ungkapnya.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa program tersebut dapat menjadi harapan baru dalam memperluas akses pembiayaan masyarakat serta memperkuat pembangunan ekonomi daerah, khususnya di wilayah kabupaten yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pekebun.

Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Lampung berharap berbagai skema pembiayaan kreatif dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dan masyarakat guna mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. (Red)