Menko Pangan Zulkifli Hasan Tegaskan Kopdes Perkuat Ekonomi Desa

Bandar Lampung, Lampung – Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) sebagai langkah strategis memperkuat perekonomian desa dan memotong rantai pasok distribusi pangan nasional.

 

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Gedung Semergou Pemkot Bandar Lampung, pada Jumat (4/9/2026) petang.

 

Zulkifli Hasan menekankan bahwa program pengembangan ekonomi dari desa ini merupakan agenda besar pemerintah yang cakupannya luas, mendasar, serta berdampak langsung pada masyarakat.

 

“Target kita adalah swasembada pangan serta menumbuhkan ekonomi dari desa di sekitar 82 ribu desa dan kelurahan. Kopdes ini bukan sekadar toko atau minimarket biasa, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang-barang subsidi dan bantuan, mulai dari beras, pupuk, gas 3 kg, minyak goreng, hingga alsinat,” ujar Zulkifli Hasan.

 

Ia menjelaskan bahwa keberadaan Kopdes dirancang untuk memotong rantai pasok yang selama ini terlalu panjang dan merugikan masyarakat desa. Menurutnya, ketimpangan harga antara kota dan desa harus segera diatasi agar tercipta keadilan sosial.

 

“Desa harus didekatkan dengan pusat-pusat produksi. Saat ini sering terjadi masyarakat di desa yang ekonominya lebih rendah justru membeli kebutuhan pokok lebih mahal dibanding warga kota karena biaya rantai distribusi. Dengan Kopdes, distribusi barang akan langsung sampai ke masyarakat,” lanjutnya.

 

Selain sebagai sarana distribusi, Zulkifli Hasan menyebut Kopdes juga berfungsi sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi petani lokal dengan harga yang adil, serta mempermudah akses pembiayaan ekonomi warga melalui kemitraan dengan lembaga perbankan seperti BRIlink dan BNIlink.

 

Tak hanya itu, untuk wilayah pesisir, konsep Kopdes juga akan dikembangkan menjadi Koperasi Nelayan yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti cold storage, pabrik es, balai lelang, dan SPBN agar harga tangkapan nelayan tetap stabil.

 

Pemerintah optimistis keberadaan Kopdes yang dikelola langsung oleh warga lokal akan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara inklusif.(Red)