Pesisir Barat – Rapat paripurna laporan pertanggung jawaban Bupati atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 di ruang rapat paripurna dprd pesisir barat. Pada tanggal 11 juli 2024
Akan tetapi di sela-sela sebelum ketok palu oleh pimpinan rapat ada interupsi anggota DPRD dari fraksi pdi perjuangan, Mad muhizar,S.E. Dalam interupsi nya menyampaikan kepada bupati Pesisir Barat
Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H
” saudara bupati pada kesempatan ini izin kan saya menyampaikan Koreksi kepada bupati bahwa dalam melaksanakan roda pemerintahan pembangunan di kabupaten pesisir barat ini mari kita terapkan azas kerja sama dan keterbukaan, karena menurut saya daerah ini milik Seluruh rakyat pesisir barat, Bupati dan jajarannya itu hanyalah Dewan direksi dan karyawan yang mendapatkan upah / gaji dari uang rakyat, sebagai bos dari perusahaan tersebut yang seharusnya di dalam melaksanakan kewajiban sebagai pelaksana pembangunan, lebih mementingkan akan kebutuhan skala prioritas Rakyat
Akan tetapi miris dalam prakteknya yang berjalan saat ini sama sekali tidak memihak kepada rakyat sebagai wakil rakyat dan atas nama rakyat pesisir barat, kami sangat kecewa dengan kebijakan yang di laksanakan oleh Bupati sama sekali bukanlah skala prioritas untuk rakyat
contohnya :
MOU antara pemerintah daerah kabupaten pesisir barat dengan DPRD sebagai representasi dari rakyat bahwa sampai dengan Tahun anggaran 2023 anggaran multi years di sepakati sebesar Rp.350M.
Akan tetapi dengan kebijakan satu pihak tiba-tiba anggaran pemda untuk pembangunan kantor pemda/bupati itu menjadi Rp.365miliar dari angka ini sudah diluar kesepakatan kita. ada selisih 15 miliar rupiah,
yang seharusnya ini di bahas dulu di tingkat Banggar dengan TAPD jika di setujui baru di jalankan oleh pemerintah daerah.
seperti juga Penyertaan modal daerah 5 milyar rupiah kepada BUMD PT. krui sukses mandiri (perseroda) yang sampai dengan tahun ini modal daerah yg telah di kucurkan tersebut di duga Raib karena tidak adanya laporan pertanggung jawaban kepada Rakyat. terangnya
padahal menurut Mad muhijar,S.E. Politisi PDI-Perjuangan ini dengan tegas mengatakan bahwa itu uang rakyat lho. semestinya satu rupiahpun uang rakyat di pergunakan harus di pertanggung jawabkan, tegasnya
lanjut mad muhizar anggota DPRD pesisir barat dari fraksi PDI-Perjuangan meminta agar opd terkait dapat memaximalkan fungsi pengawasan nya karena banyak nya pekerjaan pembangunan yg secara kasat mata begitu mencolok.
mengingat dalam laporan pemda atas pelaksanaan pembangunan gedung kantor PKK, itu sudah serah terima namun kenapa akan menganggarkan lagi untuk pembangunan Gedung PKK tersebut. di tahun 2024 sebesar tiga milyar rupiah dari yg sudah terealisasi pada tahun anggaran 2023 Rp.8000.000.000,-
jadi total anggaran Rp.11.000.000.000,- padahal kondisi saat ini jendela gedung PKK kabupaten pesisir barat masih di tutup dengan papan dan triplek dan kondisi atapnya pada bocor semua. kondisi ini sangat berbanding terbalik dari harapan kebanyakan masyarakat Pesisir Barat.
Terutama masyarakat kecamatan bangkunat yang saat ini bisa kita lihat bendungan dan irigasi sudah bertahun tahun rusak berat dan tidak dapat difungsikan oleh masyarakat sebagai mana layaknya areal persawahan yg lain dan itu itunganan kami hanya butuh 2 atau 3 milyar rupiah sudah cukup untuk membangun irigasi dan memperbaiki bendungan way bambang, yang ada di kecamatan bangkunat
jika bendungan itu berfungsi bisa di pastikan dapat menghidupi ratusan kepala keluarga dari manfaat tersebut..lha kalo gedung pkk itu manfaat nya apa ….tutupnya. (sugiyanto)
