Bandar Lampung – Sejumlah anggota Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Barisan Relawan Nusantara Raya (BRNR) yang tergabung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandar Lampung menyuarakan kekecewaan mereka terhadap janji-janji yang hingga kini belum terealisasi.
BRNR, yang kini telah tersebar di berbagai wilayah Nusantara dan aktif di Provinsi Lampung, mengklaim sebagai pendamping program nasional MBG yang digagas oleh Presiden terpilih H. Prabowo Subianto. Dalam keterangannya, sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) BRNR menyatakan bahwa mereka membawa program MBG langsung dari pusat.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan kekecewaan yang mendalam dari para anggota. Di Kota Bandar Lampung, proses rekrutmen BRNR MBG dimulai dengan pengumpulan iuran sebesar Rp8.000 per anggota untuk pembuatan ID card, yang secara keseluruhan mencapai Rp.12 juta dari total sekitar 1.500 anggota PAC, ranting, dan anggota biasa.
Anggota mengungkapkan bahwa saat awal bergabung, mereka dijanjikan akan dilibatkan sebagai pendata MBG di sekolah-sekolah dan pengawas Dapur Sehat pada bulan November 2025. Namun hingga bulan Juli 2025, janji pekerjaan tersebut tidak kunjung terealisasi.
Selama menunggu kepastian, anggota diminta untuk rutin mengirimkan data pribadi ke PDF BRNR MBG dan terus diarahkan untuk mengunduh dan membuka sejumlah aplikasi yang ditentukan oleh DPC. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa data yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan bisnis digital oleh pihak tertentu di dalam BRNR.
Puncak kekecewaan terjadi ketika para anggota mempertanyakan kepada Ketua Umum DPP BRNR Imran, mengenai gaji dan kelanjutan pekerjaan. Dalam penjelasannya, Imran menyatakan bahwa anggota akan menerima gaji melalui aplikasi, tanpa kejelasan lebih lanjut. Hal ini memperkuat dugaan bahwa anggota hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan keuntungan melalui aktivitas digital.
Lebih parah lagi, dana iuran ID card yang sudah dibayarkan pun dikabarkan raib dan diduga dibawa kabur oleh Ketua DPW BRNR Lampung Rendi. Sayangnya, hingga kini tidak ada tindakan konkret dari Ketua DPC Bandar Lampung Lusi Ernawati, untuk menyelesaikan permasalahan ini atau menghadirkan Rendi guna memberikan klarifikasi.
Sementara itu, DPP BRNR juga dinilai lepas tangan, dengan ketua umumnya Imran, sulit dihubungi dan tidak merespons keluhan dari anggota daerah.
Atas semua permasalahan ini, anggota BRNR MBG Kota Bandar Lampung menyampaikan tuntutan tegas dan meminta perhatian langsung dari Presiden H. Prabowo Subianto dan Tim Advokasi Partai Gerindra.
“Kami para anggota BRNR Bandar Lampung meminta kejelasan terkait status organisasi ini dan keterkaitannya dengan program MBG. Jika tidak ada kejelasan, kami mohon agar pemerintah melakukan pemantauan dan penindakan terhadap Ormas yang mengatasnamakan program nasional dan Presiden terpilih,” ujar salah satu perwakilan anggota.
Para anggota berharap, tidak ada lagi oknum yang menggunakan nama besar Presiden H. Prabowo Subianto maupun program strategis nasional MBG demi kepentingan pribadi dan bisnis terselubung.
Penulis: Ida/Red
