Proyek Peningkatan Jalan di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Diduga Tidak Transparan

Pringsewu Lampung – Proyek peningkatan jalan di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, yang diharapkan bisa memperlancar mobilitas warga dan meningkatkan infrastruktur, kini tengah menuai kritik tajam. Sejumlah pihak menyebut proyek yang telah dimulai sejak beberapa hari lalu tersebut terkesan tidak transparan, dengan berbagai masalah yang mulai muncul di tengah proses pengerjaan. Rabu (4/12/2024)

Proyek peningkatan jalan tersebut, yang dibiayai dengan anggaran negara namun papan proyek pun tidak ada di lokasi proyek, proyek tersebut bertujuan untuk memperbaiki ruas jalan yang menghubungkan beberapa desa di kecamatan tersebut. Namun, meskipun proyek tersebut digadang-gadang untuk memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat, sejumlah dugaan ketidaksesuaian prosedur dan rendahnya akuntabilitas menjadi sorotan publik.

Ketidakjelasan Proyek
Salah satu keluhan utama yang muncul adalah ketidakjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek ini. Ketua KW-RI kabupaten Pringsewu Soe hendra Gunawan mempertanyakan tentang siapa kira-kira rekanan atau penanggung jawab proyek tersebut, sebab dengan tidak adanya papan informasi di lokasi proyek jalan itu kami dan Masyarakat dan sejumlah pekerja lokal yang terlibat dalam proyek tersebut mengaku tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait kontraktor yang mengerjakan proyek ini, serta proses tender yang dilakukan oleh instansi terkait. Sejumlah warga bahkan mengungkapkan bahwa mereka tidak mengetahui siapa yang memegang kendali atas pekerjaan tersebut, yang menimbulkan spekulasi tentang potensi masalah pengelolaan anggaran.”ungkap Gunawan

“Kami tidak tahu siapa yang menang tender untuk proyek ini. Padahal, ini kan proyek besar yang seharusnya dikelola dengan transparan. Harusnya ada informasi yang jelas mengenai hal ini, tapi kami hanya melihat alat berat bekerja tanpa ada sosialisasi,” ungkapnya lagi

Keterbatasan Informasi
Selain masalah ketidakjelasan kontraktor, Gunawan juga mengeluhkan minimnya informasi terkait anggaran yang digunakan dalam proyek ini. Sejak awal pengerjaan, tidak ada pengumuman atau papan informasi yang menunjukkan berapa jumlah anggaran yang digunakan, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Padahal, sesuai dengan ketentuan yang ada, setiap proyek yang dibiayai oleh dana publik harus dilengkapi dengan papan informasi yang mencantumkan detail proyek, seperti anggaran, waktu pelaksanaan, dan pihak yang bertanggung jawab.

“Sebagai ketua Koalisi Wartawan Rangking Indonesia KW-RI, kami berhak tahu detail anggaran dan jadwal proyek ini. Kami hanya melihat alat berat dan pekerja datang, tapi tidak ada informasi lebih lanjut. Kalau tidak transparan begini, kami khawatir proyek ini akan terhambat atau malah tidak selesai dengan baik,” tambahnya.

“Transparansi dan akuntabilitas dalam proyek yang menggunakan anggaran publik adalah hal yang mutlak. Kami mendesak pihak berwenang untuk segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan terhadap proyek ini. Jangan sampai ada dugaan penyalahgunaan anggaran atau kualitas pekerjaan yang buruk,” tegasnya (muchtar)