PRINGSEWU – Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas meminta seluruh perangkat daerah Pemkab Pringsewu mencermati berbagai masukan DPRD, serta menindaklanjuti pada program-program mendatang secara sistematis sesuai mekanisme.
Permintaan tersebut disampaikan Riyanto pada Rapat Paripurna Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi Hasil Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024 di gedung DPRD Pringsewu, Komplek Perkantoran Pemkab Pringsewu, Pekon Klaten, Kecamatan Gading Rejo, Senin (24/3/2025).
“Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan LKPJ kepala daerah kepada DPRD bersifat progress report terhadap pelaksanaan tugas selama setahun berjalan,” jelasnya.
Dikatakan, aspek instrospeksi dan pengendalian lebih diutamakan terhadap kecenderungan perkembangan dan hasil kerja yang dicapai. Hal ini sebagai pengejawantahan pilar pemerintahan yang baik melalui konsep efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas, serta transparansi.
“LKPJ kepala daerah yang saat ini telah dievaluasi DPRD, pada dasarnya merupakan kecenderungan perkembangan dan dinamika kerja atau hasil kerja yang dicapai secara komulatif selama satu tahun terakhir,” ujarnya.
Pihaknya menyadari masih banyak kinerja yang perlu ditingkatkan, dan berbagai tanggapan, pandangan, masukan dari anggota DPRD merupakan bentuk sinergitas antara legislatif dan eksekutif.
“Selama 2024 lalu, kita berhasil meraih prestasi di berbagai bidang yang merupakan hasil kerja keras serta sinergitas, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta semua elemen masyarakat, sesuai bidang tugas masing-masing,” kata Riyanto.
Pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Suherman, serta dihadiri Wabup Umi Laila, Ketua TP-PKK Rahayu Sri Astutik Pamungkas, jajaran pemkab, forkopimda serta berbagai elemen ini, bupati menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersatu-padu mewujudkan kemajuan tersebut. (Muchtar)
BANDAR LAMPUNG – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gema Keadilan Provinsi Lampung resmi dilantik di Gedung…
Jakarta, - Ribuan Petani beserta pekerja lapangan kini dalam suasana ketar-ketir menantikan kepastian pembayaran dari…
PESAWARAN -Menanggapi pemberitaan di beberapa media online terkait dugaan permintaan uang damai Rp 100 juta…
Sumbar - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat, lewat acara Tayang Bincang…
Lampung, - Dugaan Penyimpangan Proyek Jaringan Irigasi D.I Waykandis tahun anggaran 2026 kini memasuki babak…
BANDAR LAMPUNG –Pembangunan tower BTS XL di dua titik di Kota Bandar Lampung diduga bermasalah…